SD. (2) Pegawai Direktorat Jenderal Pajak wajib mematuhi kode etik pegawai Direktorat Jenderal. Berikut hasil perubahan dalam amandemen pertama: Pasal 5 ayat 1: Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPR. 000. Ksatrya Lambang Negara from paskibrayapalis. Pasal 35, Pasal 36, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika. , 2000:35; cf. Pasal 2A Pasal 2 Pasal 29. permulaan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidik, putusan gugatan, putusan peninjauan. Yang berbeda dari rumusan dasar negara dalam piagam jakarta dengan uud negara. Ini sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam Pasal 35-36B Undang-Undang Dasar 1945. 000. Pasal 36B. Pasal 36B. Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya. Pasal 36B. Di antara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 43A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 43A Hasil tingkat emisi CO 2Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 RUU PPSK, disisipkan dua pasal yaitu Pasal 36A dan Pasal 36B. 1. Pasal 36A; Pasal 36B; Pasal 36C ; 3. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/ Perwakilan dalam Pasal UUD 1945. Seharusnya, pasal ini bersifat pasal karet, yaitu yang bisa menerima berbagai kriteria sapi bagi kepentingan pengembangan sapi potong dan pemenuhan kebutuhan konsumen di dalam negeri. Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang. Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang. Bab XVI terdiri dari satu pasal dan 5 ayat. 10 hlm; Close. UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. Seharusnya, pasal ini bersifat pasal karet, yaitu yang bisa menerima berbagai kriteria sapi bagi kepentingan pengembangan sapi potong dan pemenuhan kebutuhan konsumen di dalam negeri. advokat; dan/atau. CATATAN:B. Pemerintah membina terselenggaranya kemitraan yang sehat antara industri pengolahan dan peternak dan/atau koperasi yang menghasilkan produk hewan yang digunakan sebagai bahan. **) Pasal 36C Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang. Bahasa-bahasa itu pun merupakan bagian dari kebudayaan Indonesis yang hidup (Alwi dkk. 18 tahun 2009 2. 10-08-2002. Pasal 36A. Pasal 36, 36A, 36B, dan 36C UUD 1945. Berdasarkan penjelasan diatas hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD 1945 dapat dipahami sebagai hubungan yang bersifat formal dan material. ∗∗∗∗) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis. Di antara Pasal 36A dan Pasal 37 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 36B, Pasal 36C, dan Pasal 36D. Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 36A, Pasal 36B, Pasal 36C, Pasal 36D, dan Pasal 36E, yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 36A Di lingkungan Biro Humas dan Kerja Sama Internasional terdapat Museum BPK RI. Demikian bunyi pasal 35 sampai pasal 36C serta penjelasannya yang terkandung dalam BAB XV UUD 1945. (1) Menteri Keuangan berkewajiban untuk membuat kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Angka 22 Pasal 37 Dihapus. Pasal 34 C. 5. * Perubahan II 18 Agustus 2000. 000. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, Bab V. Pasal-pasal tersebut merupakan pengakuan sekaligus penegasan secara resmi oleh Negara tentang penggunaan simbol-simbol tersebut sebagai jati diri bangsa dan identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan dengan tegas bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, Benih, Bibit, Bakalan, Ternak Ruminansia Indukan, Pakan, Alat dan Mesin. Simbol negara dalam pasal 35 dan 36B UUD 1945 yaitu Garuda Pancasila, bendera, bahasa, lambang negara serta lagu kebangsaan. Dalam BAB XV UUD NRI Tahun 1945 disebutkan bahwa bendera negara Indonesia ialah Sang Merah Putih,. e-SPT Masa PPh Pasal 4(2) versi 2. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. dihapussehingga rumusan penjelasan Pasal 6 adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal demi PasalAngka 2 Undang-undang ini. Pasal 36C Ayat - Peraturan Menteri Keuangan No. Silakan Anda mencermati pasal-pasal tentang identitas nasional sebagaimana tertera dalam kotak. W. Jawaban B. BAHASA NEGARA 4. Peraturan Menteri Keuangan No. Pasal 36A: Lambang negara. KETENTUAN UMUM 2. pasal 36A . Pasal 35, Pasal 36, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun pasal yang diamandemen adalah Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 19, Pasal 20 ayat (5), Pasal 20A, Pasal 22A, Pasal 22B, Bab IXA, Pasal 25E, Bab X, Pasal 26 ayat (2) dan (3), Pasal 27. BAHASA NEGARA 4. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 18 Agustus 2000 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA18. Berikut isinya yang dikutip langsung dari Pasal 31 UUD 1945: (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Selanjutnya Pasal 36B menyebutkan bahwa Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya. Jawaban yang tepat adalah UUD 1945 Pasal 36B. Pasal 28. (tataan simfoni Jozef Cleber) berkas. Pasal 36. Pertimbangan dalam PP 35 tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP 7 tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36B dan Pasal 43L ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. Pasal 36E ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana pertimbangan. **) BAB XVI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR. Pasal 36 Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia. KETENTUAN UMUM 2. Pasal-pasal tersebut merupakan pengakuan sekaligus penegasan secara resmi oleh Negara tentang penggunaan simbol-simbol tersebut sebagai jati diri bangsa dan identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 36A dan Pasal 36B yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 36APasal 36B ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu paling singkat 15 (lima belas) tahun dan dibuat perjanjian tertulis dengan bermaterai cukup. Pasal 36B Lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. **) Pasal-Pasal Paradoks Dalam UU Omnibus Law Domain Agriculture Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Pasal 36B ayat (1) Sebelumnya berbunyi, “Pemasukan ternak dan produk hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negera Kesatuan Republik Indonesia dilakukan apabila produksi dan pasokan ternak dan produk hewan. Pasal 36B Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya. Ketentuan dalam pasal 36B ini pun diimplementasikan dalam sejumlah peraturan menteri, di antaranya Permentan Nomor 34 Tahun 2016 tentang. Pasal-pasal tersebut merupakan pengakuan sekaligus penegasan secara resmi oleh Negara tentang penggunaan simbol-simbol tersebut sebagai jati diri bangsa dan. Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 dimana ditentukan bahwa akta pendirian perseroan wajib dibuat dalamBahasa Indonesia diakui sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36B Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya Pasal 36B menyebutkan bahwa Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya. Lembaga tinggi negara+pasal 4,15,16,18,19-22. Selanjutnya Pasal 36B menyebutkan bahwa Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya. 2 Tahap II. LAGU. Bahasa Negara Indonesia adalah bahasa Indonesia sesuai yang tertera dalam UUD 1945, yaitu pada pasal… A. Pasal 36B. c); disisi lain kita melakukan importasi sapi maupun daging sapi dari negara yang menggunakan hormon. Pasal 36B berbunyi Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, penentuan jumlah kerugian, pembayaran kompensasi dan restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 36A diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 36 Bahasa Indonesia Bahasa, Pasal 36A Garuda Pancasila - Bhinneka Tunggal Ika Lambang Negara, Pasal 36B Indonesia Raya Lagu Kebangsaan Pasal 36C Ketentuan lain diatur UU Pasal 37 1. co. Pasal 36B. Perkembangan politik dapat menyebabkan berubahnya UUD 1945, kerena ia harus menyesuaikan diri dengan perkembangan. 0. Panitera tidak boleh merangkap menjadi: a. 000. Jika sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bab ini terdiri dari dua pasal, yaitu Pasal 35 dan Pasal 36, maka setelah perubahan menjadi lima pasal, yaitu Pasal 35, Pasal 36, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C. Perubahan ke empat atas UUD 1945 tersebut diambil dalam suatu keputusan majelis pada tanggan 10 Agustus 2002. Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dalam undang-undang. Halim, 1983). Kebijakan Larangan penggunaan hormon pertumbuhan (UU No. . **) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang. Pasal 35 D. Pasal-pasal tersebut merupakan pengakuan sekaligus penegasan secara resmi oleh Negara tentang penggunaan simbol-simbol tersebut sebagai jati diri bangsa dan identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 36B ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu paling singkat 15 (lima belas) tahun dan dibuat perjanjian tertulis dengan bermaterai cukup. pasal 36 C. bpkp. Susunan dalam Satu Naskah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang. blogspot. Di antara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 43A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 43A Hasil tingkat emisi CO 2Hal itu diatur dalam Pasal 35A, Pasal 36, Pasal 36A, dan Pasal 36B. Dalam BAB XV UUD NRI Tahun 1945 disebutkan bahwa bendera negara Indonesia ialah Sang Merah Putih,. Dalam pasal dan ayat tersebut ditegaskan bahwa lagu kebangsaan ialah lagu “Indonesia Raya”. Pasal 36C UUD 1945 yang menerangkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang. Untuk diketahui, skema 2 yang dimaksud adalah ketentuan pada Pasal 36B poin 2. 5UUD 1945 sudah mengatur berbagai hal yang menyangkut tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan, yaitu dalam Pasal 35, Pasal 36 , Pasal 36A , Pasal 36B dan untuk implementasinya kedalam UU diperintahkan melalui Pasal 36 C. Formulir Skema Impor Aplikasi e-Bupot PPh Pasal 23/26. 000. **) Pasal 36C Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang. Simak pembahasannya yuk. € € 7. Indonesia Raya dikumandangkan pertama kali pada 28 Oktober 1928 saat Kongres Pemuda II. Pasal 36A UUD 1945 yang menerangkan bahwa lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Permohonan pengurangan atau pembatalan SKP yang tidak benar hanya dapat diajukan dalam hal atas SKP tersebut: 1. Pasal 36B > lagu kebangsaan. Nah Guys demikianlah yang dapat kami ulas pembahasan tentang Contoh Soal pilihan gandabPKN kelas 8. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah di amandemen ke empat memiliki 16 Bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Kebijakan lamanya pemeliharaan penggemukan sapi impor paling cepat 4 bulan (UU 41/2014, pasal 36B, ayat 5) 3. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan:Pasal 1 (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. batang tubuh UUD 1945 Batang tubuh UUD 1945 memiliki 3 sifat utama,yaitu: 1. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/ Perwakilan dalam Pasal UUD 1945. d. Pasal 36C. Pasal 36b uud nri 1945. Pasal 24 angka 34 UU Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 36B ayat (2) dan (3) UU Bangunan Gedung [5] Bab VIII UU Bangunan Gedung [6] Pasal 205 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (“PP 16/2021”)Pasal 36 Bab XV ditambah 3 Pasal (36A, 36B, 36C). Komite Pengawas Perpajakan. Unsur-unsur pemerintahan negara=pasal 17,24,25,26-28. Bahasa. Di bawah ini merupakan penjelasan lebih lanjut dari kedelapan dasar hukum bela negara di indonesia: Dilansir dari encyclopedia britannica, dasar hukum yang mengatur tentang lambang negara adalah pasal 36a uud nri 1945. Konsepsi Wawasan Nusantara Di antaraPasal 36 danPasal 37disisipkan 5 (lima)pasal, yakniPasal 36A, Pasal 36B,Pasal 36C,Pasal 36D, danPasal 36E sehinggaberbunyisebagaiberikut: Pasal36A w w w . Selain itu, indonesia juga memiliki jati diri, yaitu : Sifat. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, penentuan jumlah kerugian, pembayaran kompensasi dan restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 36A diatur dengan Peraturan. 2 Alasan Amandemen UUD 1945. 1rb+ 5. Di samping itu asas kebangsaan termuat dalam Pembukaan alenia Pertama dan pasal-pasal UUD 1945. Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, Pasal 30, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C. 000,00 (lima triliun Rupiah) pada industri kendaraan bermotor yang Setelah amendemen yang keempat, Pasal 31 UUD 1945 mengalami perubahan. (2) Pegawai Direktorat Jenderal Pajak wajib mematuhi kode etik pegawai Direktorat Jenderal. **) **) Perubahan II 18 Agustus 2000. Pasal 36B menegaskan bahwa lagu kebangsaan Indonesia adalah Indonesia Raya. Pasal 36B: Lagu kebangsaan. “Serta Pasal 36B ayat (3) Perpu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja bahwa Pemasukan Ternak dari Luar Negeri harus memenuhi Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan, bebas dari penyakit hewan menular yang dipersyaratkan oleh Otoritas Veteriner (Otovet), dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina. Formulir Permohonan dalam Rangka Advance Pricing Agreement. Baca juga: Pakar Hukum UGM: Amandemen UUD 1945 Belum Perlu Dilakukan. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain, pertama, larangan penggunaan hormon pertumbuhan (UU Nomor 41/2014 Pasal 22 ayat 4. Pasal 36C: Ketentuan lebih lanjut tentang bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan diatur dalam undang-undang. Pasal 36C UUD 1945 yang menerangkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan. TAHUN 1945. Pasal 36B C. 3 kali d. LAMBANG NEGARA 5. lagi mengenai pasal 36, sehingga (1) Pemerintah berkewajiban untuk ditambahakan pasal 36 A, 36 B, 36 C, 36 D menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan dan 36 E. Pasal 35, Pasal 36, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 36B : Lagu Kebangsaan Negara ialah Indonesia Raya. Indonesia Raya dikumandangkan pertama kali pada 28 Oktober 1928 saat Kongres Pemuda II. Pasal-pasal dalam Batang Tubuh UUD 1945 yang berubah 10 pasal: Pasal 5 ayat (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 ayat (2) dan (3), Pasal 20 dan Pasal 21 Perubahan Kedua terjadi pada tanggal 18 Agustus 2000 Tidak merubah Pembukaan UUD 1945 Pasal-pasal dalam Batang Tubuh UUD 1945 yang berubahPutusan Mahkamah Konstitusi No. Lambang Negara yaitu Garuda Pancasila, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika pada pasal 36A; Lagu kebangsaan yaitu indonesia raya pada pasal 36B. 2. 5. Dimana pada pasal 36B ayat 2, dinyatakan bahwa pemasukan ternak ke dalam negeri harus merupakan bakalan, bukannya sapi siap potong. Seluruh bentuk simbol kedaulatan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2000 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYATPasal 36B Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26,Pasal 27,Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 36A tidak berlaku dalam hal adanya realisasi investasi paling sedikit Rp5. Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai pelaksanaan Pasal 16, 26, & 36 KUP, bersama ini disampaikan penegasan untuk dipergunakan sebagai petunjuk pelaksanaan Pasal-pasal tersebut sebagai berikut : Pembetulan surat ketetapan pajak (SKP) berdasarkan Pasal. (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. Pasal 36B (1) Setiap orang dapat melaporkan kepada aparat penegak hukum, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, atau Dinas Sosial jika terjadi dugaan penyimpangan atau pelanggaran terhadap pelaksanaan Pengangkatan Anak. Pasal 36. LAMBANG NEGARA 5. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII. Pasal 36B C. Ayat 1: Usul perubahan Ayat 2: Diajukan secara tertulis dan beserta alasannya Ayat 3: Hadir 2/3 jumlah anggota MPRLambang negara ialah garuda pancasila dengan semboyan bhineka tunggal ika. Pasal 36B. Jika sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bab ini terdiri dari dua pasal, yaitu Pasal 35 dan Pasal 36, maka setelah perubahan menjadi lima pasal, yaitu Pasal 35, Pasal 36, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C. FILE-FILE PERATURAN pergub_31_th_2017. Rumusan Pancasila yang secara resmi terdapat dalam. Angka 3 Pasal 36 Cukup jelas. Jika Anda ingin berpraktik menggunakan hukum Singapura dan hukum asing di Singapura, Anda harus terdaftar sesuai dengan Pasal 36B, Undang-Undang Profesi Hukum. **) Pasal 36C. Pasal 4 (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UndangUndang Dasar. Semua peraturan mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara ini tercantum pada UUD NRI tahun 1945, salah satunya yaitu mengenai lagu kebangsaan. (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem. **) Pasal 36C. Sebelum Anda mendaftar, Anda terlebih dahulu harus (atau dikecualikan dari) Ujian Praktisi Asing Singapura (Foreign Practitioner Examinations/FPE). Pasal-pasal tersebut merupakan pengakuan sekaligus penegasan secara resmi oleh Negara tentang penggunaan simbol-simbol tersebut sebagai jati diri bangsa dan identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. 000. 14 Februari 2022 08:19. Presiden B. 87. Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 2 (dua) pasal, yaitu Pasal 36A dan Pasal 36B Pasal 36A tentang Pelaksanaan dilakukan setelah mendapatkan Persetujuan Bangunan Gedung, Pasal 36B tentang pelaksanaan bangunan gedung dilakukan oleh penyedia jasa pelaksana konstruksi yang memenuhi syarat dan standar kompetensi sesuaiSusilo Bambang Yudhoyono “1 Juni 2010” tentang peringatan Pidato Bung Karno “1 Juni 1945” dimana ada kilasan kata yang memiliki makna kuat atas berdirinya Bangsa dan Negara Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai Falsafah serta Pandangan Hidup Bangsa Indonesia. f. Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika. Pasal 36B. Pasal 36B (1)Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27,Bentuk dan kedaulatan negara=pasal 1. Pasal 36B. Sebelumnya, program jaminan sosial di Indonesia berada di bawah PT Jamsostek atau Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang.